Banyak Jabatan Kosong, Mujiyono Dorong Pemprov DKI Benahi Sistem Kepegawaian

Isma Nanik

Jul 31, 2024

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Foto: Humas DPRD DKI Jakarta

KOSADATA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti banyaknya jabatan fungsional dan struktural yang kosong pada sejumlah pos strategis di lingkungan Pemprov DKI.

Untuk itu, Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi sistem kepegawaian agar layanan publik lebih optimal.

Dia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta agar segera mengisi jabatan kosong itu dengan pejabat definitif.

“Ini harus. Tidak boleh di kemudian hari. Makanya, salah satu yang harus diperbaiki adalah soal sistem di kepegawaian,” ujar Mujiyono dilansir laman DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD William Aditya Sarana. Ia menyayangkan banyaknya jabatan kosong itu dirangkap oleh pelaksana tugas (Plt).

“Fenomena Plt ini terus berjalan, artinya kita kekurangan orang. Bahkan kepala BKD-pun Plt dan beberapa Lurah, seperto Kapuk. Padahal itu wilayah yang sangat luas, tapi lurahnya Plt dengan kelurahan Cengkareng Timur dia bertahun-tahun Plt,” ucap William.

Oleh karena itu, ia meminta BKD untuk membangun sebuah sistem Talent Pool untuk memetakan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya agar sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya sebagai abdi negara.

Jabatan yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional.

“Ini harus dari atensi dari BKD untuk menyelesaikan masalah Plt, kita harus membangun sistem Talent Pool berbasis digital,” tegas William.

Pada kesempatan yang sama, Plt BKD DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyampaikan, telah mempercepat proses