Berkaca dari Bencana Aceh, Komisi VII Tegaskan AMDAL Tidak Boleh Hanya Jadi Syarat Fromalitas dalam Pembangunan

KOSADATA — Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menegaskan bahwa kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan di tengah masifnya pembangunan industri.

Ia memandang, penyusunan RUU Kawasan Industri menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk membangun semangat industrialisasi tanpa harus mengorbankan aspek lingkungan hidup. Hendry mengingatkan apabila amdal hanya menjadi syarat formalitas saja maka bencana seperti yang telah melanda Aceh dapat terjadi di daerah lain.

“Setelah berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kami menyadari bahwa amdal sangat krusial. Hal ini bukan sekadar formalitas izin, tetapi harus diterapkan secara nyata. Di sinilah peran kami sebagai anggota DPR dalam melakukan pengawasan,” kata Hendry dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu, 17 Januari 2026 di Jakarta.

Hendry lantas menyebut bahwa permaslahan yang kerap dijumpai dalam pembangunan kawasan industri dan hunian ialah banjir. Menurutnya, sistem drainase yang buruk selalu menjadi biang kerok dibalik seringnya banjir melanda suatu kawasan.

“Drainase terutama harus betul-betul diperhatikan dan menjadi kata kunci. karena bagaimana mungkin seindah apapun tempat hunian tapi kalau banjir rasanya tentu saja tidak akan nyaman,”

Untuk itu, Hendy meminta agar para pengembang serta pemerintah dapat bersama-sama berkomitmen untuk melakukan kajian amdal dan memperhatikan hasil dari kajian tersebut demi terciptanya kawasan industri dan hunian yang nyaman dan aman, terbebas dari resiko bencana.

“Oleh karenanya kita perlu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya yang ada untuk mengantisipasi masalah musibah dan bencana yang berasal dari alam, karena tidak terjadinya suatu ekosistem yang baik,” tandasnya.***

Update terus berita terkini Kosadata di