Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Foto: ist.
KOSADATA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada jenis BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga seharusnya tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” kata Rivqi dilansir dari Parlementaria pada Minggu, 19 April 2026.
Ia menilai meskipun keputusan kenaikan BBM nonsubsidi terasa mendadak bagi masyarakat, dalam konteks tertentu penyesuaian harga BBM memang menjadi langkah yang tidak mudah dihindari.
“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujarnya.
Rivqy menekankan pentingnya pemerintah menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi terkait ketersediaan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” tegasnya.
Selain itu, Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang jelas, khususnya dari pemerintah dan BUMN energi terkait, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Ia menilai kesiapan strategi, termasuk pengelolaan distribusi dan cadangan energi,
Comments 0