Komite I DPD RI Bakal Terus Awasi Kinerja PJ Gubernur, Bupati dan Walikota Demi Kondusivitas

KOSADATA - Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menegaskan, pihaknya akan terus memantau kinerja para Penjabat (PJ) kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota guna memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian itu, kata senator daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta ini, lantaran Komite I DPD RI sebagai alat kelengkapan lembaga negara mempunyai lingkup tugas diantaranya terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

"PJ Gubernur, Bupati dan Walikota yang sudah berjalan ini punya tugas penting menjaga kondusivitas daerah, terutama pada momentum menjelang Pemilu 2024 agar laju pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kami di Komite I tentu punya kewajiban memantau, mengawasi dan mengevaluasi kinerja para PJ ini," ujar Sylviana Murni dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/9/2023).

Diketahui, pada Selasa (5/9) lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melantik sembilan PJ Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di beberapa Provinsi. Antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut mantan Walikota Jakarta Pusat ini menegaskan, PJ kepala daerah sebaiknya selalu melibatkan atau meminta pendapat dari anggota DPD RI dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan kedaerahan. 

Apalagi, lanjutnya, pada tahun depan hampir semua kursi orang nomor satu di daerah, akan ditempati oleh figur yang sebelumnya dinilai tidak terlalu mengikuti perkembangan daerah.

"Terlebih bahwa PJ ini mayoritas adalah figur yang sehari hari bekerja di pusat atau switching dari daerah lain dan mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangan kawasan jabatan. Jadi seketika diberi tugas baru, tentunya butuh informasi yang komprehensif. Nah, Anggota DPD juga adalah salah satu orang yang sangat memahami perkembangan daerahnya," katanya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini pun berkomitmen untuk terus memberi masukan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri dalam hal apa saja dan bagaimana kinerja para PJ itu selama menjabat. 

Menurutnya, evaluasi tersebut salah satu pertimbangannya mesti berdasarkan masukan dari masyarakat secara langsung, maupun yang disampaikan oleh anggota DPD RI.

"Karena PJ bukan kepala daerah hasil dari pemilihan langsung, maka DPD RI menjadi salah satu lembaga resmi yang mewakili aspirasi masyarakat. Sehingga, apapun catatan dan masukan terkait kinerja PJ ini akan kami sampaikan secara berkala kepada pemerintah melalui Kemendagri," pungkas Sylviana Murni.