Korupsi Disbud DKI Jakarta, Kejati Diyakini Tuntut Hukuman Berat

KOSADATA - Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto, meyakini bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta akan menuntut hukuman berat terkait kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Menurut Sugiyanto, jika terbukti di persidangan, hakim kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman yang setimpal mengingat kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

"Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi besar, termasuk kasus dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah, seperti yang sempat disoroti beberapa waktu lalu," ujar Sugiyanto kepada wartawan, Minggu (5/1/2025).

Sugiyanto menambahkan, dirinya menduga bahwa praktik korupsi serupa bisa jadi juga terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya dalam bentuk kegiatan fiktif yang melibatkan anggaran negara. 

Dugaan ini, ungkap Sugiyanto, mencakup kemungkinan keterlibatan pihak eksekutif, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kebudayaan (Disbud), serta atasan mereka seperti Asisten Sekretaris Daerah terkait dan Inspektorat. 

"Tidak hanya itu, pihak legislatif juga mungkin turut terlibat, terutama anggota DPRD yang menjadi mitra kerja Disbud serta memiliki kewenangan dalam proses penganggaran," katanya.

Mendukung langkah Kejati Jakarta untuk memperluas penyelidikan, Sugiyanto mengingatkan pentingnya pemeriksaan terhadap ASN lainnya, serta meminta keterangan dari anggota DPRD periode 2019–2024 dan anggota DPRD baru periode 2024–2029. 

"Jika ditemukan cukup bukti, Kejati diminta untuk mendorong para tersangka, termasuk Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, untuk menjadi justice collaborator guna mengungkap jaringan