PDIP-Nadem Sebaiknya Jadi Oposisi Prabowo-Gibran

KOSADATA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan nomor urut 3 membuat Prabowo-Gibran resmi memimpin Indonesia hingga 2029.

Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus menjadi motor penggerak dalam pemerintahan. Sebab, partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu secara otomatis bakal menjadi tulang punggung Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda kepemimpinan.

"Upaya untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 saya kira berbahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia," ujar Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Dia berpandangan, alam demokrasi Indonesia tidak cocok untuk mengimplementasikan pemerintahan tanpa oposisi. Terlebih, lanjut dia, gaya tersebut acap kali dipakai oleh negara-negara yang berhaluan komunis seperi China, Vietnam dan Korea Utara.

"Partai politik yang tidak mengusung paslon 02 sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat check and balances pemerintahan Prabowo-Gibran," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan partai yang cocok untuk mengisi kelompok oposisi berada di pundak PDI Perjuangan dan Partai NasDem. PDI Perjuangan memiliki rekam jejak mumpuni sebagai oposisi dan telah terbukti dapat mengimbangi pemerintahan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Check and balances diperlukan agar kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap terjaga," tuturnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP itu mengatakan, keberadaan oposisi sudah menjadi kultur dalam demokrasi Indonesia karena menjadi penyeimbang agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Jadi,