Perjuangkan Revisi Perda Pendidikan, Nawawi Demokrat: Sekolah Swasta, Apa-apa Bayar

KOSADATA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi terus berupaya untuk merealisasikan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Saat ini, usulan itu masuk ke tahap inventarisasi oleh Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta.

“Perda Pendidikan mesti diselesaikan seharusnya, sudah tujuh tahun saya perjuangkan. Terakhir dibahas di Pansus Pendidikan,” ujar Nawawi dilansir laman DPRD DKI Jakarta, Jum'at (7/6/2024).

Padahal, sambung dia, berharap Jakarta bisa memiliki sekolah unggul untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang berasal dari masyarakat prasejahtera, khususnya pada jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Politisi Partai Demokrat itu mengaku, tertarik mengadopsi program sekolah gratis yang dikhususkan untuk masyarakat prasejahtera seperti yang telah diterapkan oleh SMA di Palembang Sumatera Selatan. Sehingga, setiap anak Jakarta memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan unggul.

“Banyak anak tukang gado-gado, tukang ojek, tukang sayur itu sulit mendapat sekolah negeri karena berbagai alasan. Sedangkan sekolah swasta apa-apa harus bayar,” ucap Nawawi.

Ia menegaskan, sangat memperjuangkan program sekolah unggul khusus masyarakat prasejahtera. Sebab banyak keluhan dari konstituen tentang sulitnya mendapat sekolah dan mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta.

Sedangkan pendidikan merupakan ujung tombak kehidupan. Di mana status pendidikan sebagai syarat utama mencari pekerjaan di Jakarta.

“Akhirnya mereka bisa saja masuk tapi saat lulus, ijazahnya tertahan. Ini masalah juga buat kita. Setiap tahun persoalan tebus ijazah menjadi PR kita. Makanya Jakarta harus punya sekolah unggul khusus orang miskin,” ungkap Nawawi.

Tak sampai situ, peserta didik sekolah unggul prasejahtera mendapat fasilitas dan pendidikan terbaik hingga lulus 100 persen