Presiden Prabowo Jadwalkan Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

KOSADATA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan bahwa Rakornas 2026 ini digelar untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam pengimplementasian program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Benni dalam keterangannya yang diterima pada Minggu, 1 Januari 2026 di Jakarta.

Rencananya, Kemendagri akan menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin besok.

Selalin memmbuka acara, Presiden Prabowo juga diagendakan akan memberikan arahan kepada para peserta rakornas. Selain itu, Prabowo juga akan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2025.

"Arahan sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik," ujarnya.

Benni menegaskan bahwa berhasilnya Rakornas sangat bergantung pada capaian  target program prioritas Presiden yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan Forkopimda sebagai motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

“Karena itu, rakornas menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, sebagai narasumber yang terbagi