Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Kursi Menteri Bukan Hadiah

KOSADATA — Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan, reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo terhadap beberapa jajaran menterinya harus dipandang sebagai evaluasi yang menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

Hardjuno mengingatkan bahwasanya perubahan susuanan kabinet ini walaupun memiliki dimensi politik, namun jangan sampai kepentingan tersebut mengesampingkan kepentingan rakyat banyak.

"Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan," kata Hardjuno dalam keterangan resminya pada Selasa, 9 September 2025.

Selain itu, Hardjuno juga mengatakan bahwa pergantiaan kabinet tersebut harus membawa sinyal yang baik dalam menjawab bernagai tantangan, dari masalah geopolitik hingga ketimpangan  domestik.

Hardjuno menerangkan bahwa pencoptan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan harus menjadi pertanda bahwa orang yang menduduki pos kementerian tersebut harus dapat berkoordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. 

Ia juga mengemukakan kritiknya terhadap Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang ia anggap kebijakannya  dalam penganggaran yang mengunakan model defisit yang menyebabkan utang Indonesia yang semakin membengkak.

"Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Utang Negara (SUN) ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil," ujar Hardjuno.

Hardjuno berharap, dengan perombakan kursi kabinet oleh Presiden Prabowo dapat membawa angin perubahan bagi Indonesia.***