Sektor Keuangan Jadi Sasaran Serangan Kejahatan Siber, Ketahanan Digital Disorot

KOSADATA - Serangan kejahatan Siber pada sektor keuangan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2022, Indonesia menduduki posisi ke-3 sebagai negara dengan data breach account terbanyak di dunia.

“Sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor yang menjadi target serangan siber terbanyak. Meskipun demikian, secara umum dampaknya terhadap kerugian finansial adalah yang paling besar,” ujar Deputi Direktur Direktorat Penelitian Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, M Zulkifli Salim, dikutip Sabtu (29/7/2023).

Menurutnya, serangan kejahatan Siber itu perlu disikapi dengan pembuatan kebijakan ketahanan digital sebagai panduan bagi bank dalam mempersiapkan, menghadapi, dan kembali pulih setelah terjadinya gangguan operasional teknologi atau disrupsi/insiden siber dengan meminimalkan kerugian nasabah, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial.

Sebagai sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan, salah satu upaya perbankan menciptakan ketahanan digital adalah dengan memperhatikan keamanan data. Inilah juga yang tercermin dalam laporan Annual Members Survey 2022/2023 oleh Asosiasi Fintech Indonesia terkait upaya pelaku fintech dalam meningkatkan keamanan siber. 

Identitas digital yang aman dinilai menjadi satu elemen kunci dalam menghadapi tindak penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan siber.

Di tempat yang sama, Direktur VIDA, Adrian Anwar mengatakan, Bank dapat meningkatkan kepercayaan dengan menggunakan teknologi yang mencakup faktor speed, scale, dan secure untuk mengidentifikasi identitas dari pengguna sehingga dapat dipercaya dan mencegah percobaan fraudster yang mencuri identitas. 

"VIDA memanfaatkan data kependudukan, teknik pengenalan wajah (biometrik), dan liveness detection berbasis AI dalam meningkatkan akurasi serta memverifikasi identitas yang aman dan kuat untuk mencegah penipuan dan pencurian identitas digital," katanya.

Menyoroti keamanan digital perbankan, Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Kartina Sury