Ancaman Otoritarianisme Bayangi Pemerintahan, SGY: Era SBY Justru Lebih Dialogis

KOSADATA — Sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan relasi sipil dan militer selalu menjadi penentu arah perjalanan politik nasional. Namun, ancaman otoritarianisme disebut tetap mengintai siapa pun yang berada di tampuk kekuasaan, terlepas dari latar belakang sipil maupun militer.

Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto (SGY), menegaskan bahwa kecenderungan otoriter bukanlah monopoli pemimpin dari militer. “Kekuasaan yang begitu besar selalu rawan disalahgunakan. ancaman otoritarianisme bisa datang dari siapa pun, baik sipil maupun militer,” kata SGY kepada wartawan, Rabu, 24 September 2025.

Pernyataan SGY merespons dinamika politik pasca demonstrasi akhir Agustus 2025 yang sempat memunculkan rumor darurat militer, meski kabar itu tidak terbukti. Ia menilai relasi sipil-militer yang sehat harus tetap dijaga untuk memastikan Indonesia tidak tergelincir pada praktik kekuasaan absolut.

Dari SBY ke Jokowi

SGY mencontohkan perbandingan gaya kepemimpinan dua presiden terakhir sebelum Prabowo Subianto. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berasal dari latar militer, tampil lebih dialogis dan akomodatif. Sementara Joko Widodo, presiden berlatar sipil, kerap dinilai menampilkan gaya tegas bahkan represif.

“Penanganan demonstrasi 2019, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga pembangunan infrastruktur yang top-down sering dinilai sebagai praktik kebijakan yang otoriter,” ujar SGY.

Kontras itu, lanjutnya, menjadi bukti bahwa otoritarianisme lebih terkait dengan karakter kepemimpinan ketimbang asal-usul sipil atau militer.

Prabowo dan Tantangan Demokrasi

Kini, Presiden Prabowo Subianto hadir dari latar belakang militer dengan citra peduli rakyat. Komitmen Prabowo untuk memajukan bangsa dan menjaga kedaulatan mendapat pengakuan luas. Meski begitu, SGY mengingatkan potensi ancaman otoritarianisme tetap terbuka.

“Konsentrasi kekuasaan, dinamika politik domestik, dan tekanan global bisa saja menjerumuskan pemerintahan