Sebut Wacana Saiful Mujani Inkonstitusional, Qodari: Ganti Presiden Hanya Lewat Pemilu!

KOSADATA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa wacana penjatuhan Presiden di luar mekanisme pemilu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan berpotensi memicu instabilitas politik nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons terhadap pernyataan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang disebut-sebut membahas kemungkinan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di tengah masa pemerintahannya.

“Mengenai Pak Saiful Mujani, saya kira respon saya pertama apa yang beliau sampaikan itu tidak sesuai dengan konstitusi, karena konstitusi kita sudah mengatur bahwa pergantian presiden itu melalui pemilu, dan jadwal pemilu itu sudah ada pemilu berikutnya tahun 2029. Dan artinya yang disampaikan oleh Pak Saiful itu adalah sesuatu yang inkonstitusional,” ungkap Qodari dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Rabu, 8 April 2026 di Jakarta.

Qodari menyayangkan pernyataan tersebut karena pergantian kepemimpinan tanpa melalui mekanisme pemilu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar.

“Yang kedua, saya menyayangkan pernyataan tersebut, karena pergantian presiden atau kepimpinan nasional tanpa melalui mekanisme konstitusi itu menimbulkan ketidakpastian politik yang sangat besar dan bisa menimbulkan kekacauan,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun ada mekanisme di luar pemilu, belum tentu mekanisme tersebut akan diterima oleh semua pihak karena perbedaan pandangan dan kepentingan politik. Ia menilai langkah seperti itu sangat berbahaya dan berpotensi memicu instabilitas politik, kekacauan, bahkan konflik sosial yang berdampak pada ekonomi nasional.

“Jadi pergantian presiden tanpa melalui jalur pemilu itu sesuatu yang sangat berbahaya,” tegasnya.

Terlebih, ucap Qodari, pernyataan Saiful Mujani lebih disayangkan mengingat latar belakangnya sebagai ilmuwan politik yang selama ini dikenal mendorong konsolidasi