Dewan Desak Gubernur Gratiskan 258 Sekolah Swasta di Jakarta

KOSADATA — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Ramly HI Muhammad menyayangkan keputusan pemangkasan alokasi anggaran untuk sekolah swasta gratis. Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung agar memastikan program sekolah swasta gratis berjalan sesuai Perda APBD 2026 yang telah disepakati DPRD DKI Jakarta sebelumnya untuk 258 sekolah.

“Ini darurat pendidikan. Perda sudah jelas mengamanatkan sekolah swasta gratis. Jangan sampai SK Sekda mengalahkan Perda. Itu tidak boleh,” ujar Ramlysaat berbincang, belum lama ini.

Ramli menjelaskan, sejak tahap pembahasan anggaran tahun 2026, DPRD dan Pemprov DKI telah sepakat menggratiskan 258 sekolah swasta. Kesepakatan itu bahkan telah dibahas secara detail dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada 13 Agustus 2025 lalu.

Namun, semuanya berubah setelah muncul surat dari Kementerian Keuangan pada 26 September yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta. Dampaknya langsung terasa: jumlah sekolah swasta yang dijanjikan gratis merosot dari 258 menjadi hanya 105 sekolah.

Ia menyebut pemangkasan itu akan memunculkan persoalan besar di lapangan, terutama ketika tahun ajaran baru dimulai. Menurutnya, DPRD sudah terlanjur menyampaikan kepada warga yang notabene konstituennya bahwa ada 258 sekolah akan digratiskan.

“Rakyat sudah pegang janji kami. Tiba-tiba dipotong jadi 105. Nanti saat tahun ajaran baru mereka akan tanya: Pak, mana yang 258 itu? Kenapa hilang? Ini kan masalah serius,” katanya.

Ramli menegaskan sikap fraksinya tetap sama: program sekolah swasta gratis tidak boleh dikurangi. Ia meminta Pemprov DKI mencari solusi anggaran tanpa mengorbankan hak pendidikan warga Jakarta.

“Kita bicara akses pendidikan. Banyak rakyat butuh sekolah dengan biaya yang bisa