Komisi V DPR Minta Penguatan Kapasitas SAR dan Peringatan Dini untuk Hadapi Bencana Berulang

KOSADATA – Tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia mendorong perlunya penguatan sistem peringatan dini dan kapasitas SAR. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks.

“Indonesia ini dikepung bencana—tanah longsor, banjir bandang, gempa, tsunami, dan lainnya. Ini memerlukan kesiapan kita dengan sarana-prasarana yang memadai,” ujar Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Ia menekankan bahwa kemampuan evakuasi dan penyelamatan bukan hanya bergantung pada perangkat pendukung, tetapi juga pada kompetensi petugas. Proses rescue yang memiliki batas waktu krusial hanya dapat ditangani oleh personel terlatih.

“Golden time ini hanya bisa ditangani oleh orang-orang terampil yang memahami prosedur. Niat menolong saja tidak cukup, karena penanganan yang salah bisa berakibat fatal. Ini sebabnya pelatihan SAR sangat penting,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Lasarus juga menyoroti fenomena siklon tropis yang memicu hujan ekstrem di Sumatera dan mengakibatkan banjir bandang di banyak wilayah. Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan teknologi prediksi cuaca ekstrem.

“Apakah teknologi kita sudah mampu mendeteksi ini? Sehingga masyarakat bisa punya kewaspadaan,” tanyanya kepada Kepala BMKG.

Ia mengakui bahwa kondisi geografis dan pola permukiman membuat Indonesia rawan bencana. Namun, dampak yang ditimbulkan dapat ditekan melalui sistem peringatan dini yang efektif, edukasi kebencanaan, serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. Mitigasi, tegasnya, merupakan langkah penting dalam menyelamatkan nyawa.

Lasarus meminta BMKG dan Basarnas memperkuat koordinasi dengan BNPB agar penanganan tidak hanya bersifat responsif setelah bencana terjadi,