Kurangi Ongkos Politik, Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

KOSADATA — Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah—mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Usulan ini dinilai lebih efisien dari sisi anggaran, waktu, dan ongkos politik dibandingkan mekanisme pemilihan langsung.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan, partainya berada pada posisi mendukung rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Menurut dia, skema tersebut patut dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dilansir dari Antara, Senin, 29 Desember 2025.

Sugiono menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD menawarkan efisiensi di berbagai aspek, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran. Ia menyoroti besarnya dana yang selama ini digelontorkan untuk pilkada langsung.

Menurut dia, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga pada 2024 menembus lebih dari Rp37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujarnya.

Selain anggaran negara, Sugiono juga menyinggung mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Ia menilai, tingginya biaya politik kerap menjadi penghalang bagi figur-figur yang sebenarnya kompeten untuk maju dalam kontestasi.

“Ini yang juga harus kita evaluasi. Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara