Rano Karno Tegaskan Pemprov DKI Jakarta Berkomitmen Dorong Perekonomian Syariah

KOSADATA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong perekonomian berbasis syariah sebagai salah satu ekosistem ekonomi yang bersifat inklusif.

Rano menerangkan, salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan komitmen tersebut diantaranya adalah melalui literasi dan inklusi keuangan syariah, sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat mengakses pembiayaan yang lebih mudah, transparan, dan berkeadilan, sehingga masyarakat mampu tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui program edukasi masyarakat, pelatihan UMKM, dan fasilitasi akses terhadap lembaga keuangan syariah,” kata Rano saat menghadiri cara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSis) pada Kamis, 6 November 2025 di Jakarta.

Selain itu, Rano juga menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga sedang mempersiapkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Pembentukan komite tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2023.

“KDEKS hadir untuk memastikan sinergi antara sektor publik, lembaga keuangan akademisi dan komunitas dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai bidang. Mulai dari usaha mikro dan industri halal, pendidikan dan pesantren, hingga ekonomi hijau,” ujarnya.

Sebagai salah satu langkah dalam mendukung ekosistem keuangan yang terintegrasi, Pemprov DKI juga menjalankan beberapa program, seperti program ekosistem pesantren inklusif keuangan syariah, pembentukan ekosistem keuangan iklusif di Kepualauan Seribu, dan pengembangan UMKM melalui Jakarta Entrepeneur.

“Dalam ekosistem kewirausahaan terpadu, saat ini lebih dari 415.000 anggota yang sudah terdaftar. Kami juga melakukan akselerasi digitalisasi pasar tradisional bersama Bank Jakarta dan perbankan