Usai WFH, Komisi I DPR RI Kembali Gelar Rapat Tertutup Dengan Kemenhan - TNI Bahas Anggaran

KOSADATA — Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas anggaran pertahanan 2026 secara tertutup pada Senin, 1 September 2026.

Rapat ini digelar setelah gelombang demonstrasi terjadi selama beberapa waktu terakhir, imbas dari kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang dilindas oleh rantis Brimob saat aksi demonstrasi pada Kamis lalu.

"Kita bisa bahas ke sana (unjuk rasa), tapi topik utamanya itu adalah tentang anggaran 2026," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono pada Senin, 1 September 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dave menuturkan, rapat tersebut akan membahas pagu definitif pertahanan sebesar Rp 180 triliun pada 2026 dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Ia juga mengatakan rapat dapat saja digelar secara tertutup ketika membahas materi yang memiliki substansi bersifat sensitif. Namun, skema setting rapat tersebut akan dikembalikan berdasarkan keputusan bersama DPR dengan TNI selalu pihak pemerintah.

"Tapi tergantung nanti kita akan bahas kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Itu kan sudah perintah dari Presiden dan Presiden juga mengamanatkan hal tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga membenarkan bahwa agenda rapat dengan komisi I hari ini adalah membahas anggaran, namun dapat juga membahas terkait demonstrasi tergantung keputusan dari Komisi I.

"Mestinya enggak (bahas demo). Jadwalnya RDP (rapat dengar pendapat) kalau selentingan pertanyaan mungkin saja. Tinggal gimana nanyanya. Nanyanya ke yang nanya jangan ke yang mau ditanya," ujar Maruli.

Gelombang demonstrasi telah terjadi semenjak tanggal 25 Agustus lalu, yang bertujuan memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Selanjutnya, eskalasi aksi semakin tinggi