Revisi KUHAP, IAW Soroti Upaya Pelemahan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut dia, keberadaan tiga institusi penyidik—Polri, Kejaksaan, dan KPK—memberi efek jaring lebar dalam pemberantasan korupsi.
Bahas RUU HUHAP Dengan Komisi III, Lokataru Singgung Kasus Delpedro
Peneliti Lokataru Foundation Fauzan Alaydrus mendorong agar revisi UU KUHAP dapat mengatur hak-hak seseorang yang ditahan dan hak-hak tersangka.
Hinca Panjaitan: Restorative Justice Harus Jadi Ruh Revisi KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa konsep restorative justice sejatinya lahir dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia
Komisi III DPR RI Genjot Pembahasan RUU KUHAP Demi Reformasi Sistem Peradilan Nasional
Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)
Legislasi Partisipatif: DPR RI Giat Libatkan Publik, Mahasiswa Dampingi Revisi Krusial RUU KUHAP
Komisi III DPR RI kembali menegaskan perannya sebagai lembaga legislatif yang terbuka dan partisipatif, khususnya dalam mengawal perombakan sistem hukum acara pidana nasional.
Ketua Komisi III DPR RI Sebut RKUHAP yang Baru Disahkan Perkuat Posisi Sipil
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyebut bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru disahkan pada hari ini menjadi produk hukum yang memperkuat posisi warga di mata hukum.
Bob Hasan: Reformasi APH Harus Sejalan dengan KUHP dan KUHAP Baru
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan menekankan bahwa reformasi aparat penegak hukum harus berjalan sesuai dengan KUHP dan KUHAP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti.
KUHAP Baru Mulai Berlaku, Komisi III: Wajah Baru Hukum Indonesia
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku mulai hari ini menjadi tonggak pembaharuan penegakan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
Tanggapan Anggota Baleg Soal KUHP dan KUHAP Baru: Langkah Besar dalam Sejarah Hukum Indonesia!
Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menyatakan bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sebagai langkah besar menuju reformasi total sistem hukum pidana Indonesia.
Penerapan KUHP dan KUHAP Baru Disambut Hujan Kritik, Adang: Kalau Bermasalah Gugat Saja ke MK
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menuai banyak penolakan dan kritik publik.