460 RW Rawan Terbakar, DPRD Desak Penambahan Pos Damkar

KOSADATA – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mendesak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta untuk segera menambah jumlah Pos Pemadam Kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk. 

Hal ini guna mempercepat waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang kerap terjadi di Ibu Kota.

"Untuk meningkatkan response time, perlu dibangun pos-Pos Pemadam Kebakaran di daerah-daerah rawan kebakaran," ujar Inggard dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.

Menurut data yang dikemukakan Inggard, dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta, baru terdapat 170 pos Damkar aktif. Padahal, setidaknya ada 460 Rukun Warga (RW) yang dikategorikan rawan kebakaran. Ia menilai kesenjangan ini harus menjadi prioritas kebijakan penanggulangan kebakaran ke depan.

"Kalau response time-nya bisa lebih singkat, maka potensi kerugian akibat kebakaran bisa ditekan," kata dia.

Tak hanya penambahan pos, Inggard juga menekankan pentingnya perawatan berkala terhadap seluruh peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Gulkarmat. Menurutnya, peralatan yang baik dan siap pakai bisa mempercepat proses pemadaman dan penyelamatan warga.

"Justru bukan hanya soal alat yang lengkap, tapi bagaimana perawatannya. Itu yang mempercepat pemadaman," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong adanya sosialisasi aktif di tingkat kelurahan hingga RT/RW mengenai pencegahan kebakaran, termasuk edukasi soal bahaya pencurian listrik dan pengecekan dapur serta listrik rumah kosong.

“Semua elemen, termasuk Dasawisma dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mencegah potensi kebakaran sejak dini,” tegas Inggard.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menyatakan pihaknya terus memaksimalkan keberadaan pos damkar di tengah keterbatasan. Salah