Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin. Foto: ist.
KOSADATA — Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyoroti adanya dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang mencapai hingga ribuan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dugaan tersebut Sahidin sampaikan setelah ia melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam, Kepulauan Riau.
"BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," kata Sahidin dalam keterangannya pada Sabtu, 20 September 2025 di Jakarta.
Karena hal tersebut, Sahidin menekankan pentingnya prosedur pengawasan yang diperketat oleh BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan.
Ia juga menyoroti banyaknya SPPG yang dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga ia mengingatkan tanggung jawab pelaksanaan program MBG ada di tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi menjadi kunci penting.
"Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar 'booking', akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah," pungkas Sahidin.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0