Haedar Nashir Sentil Putusan MK soal Pendidikan Gratis: Jangan Matikan Sekolah Swasta!

KOSADATA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir angkat bicara soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga, termasuk di sekolah swasta dan madrasah. 

Haedar mengingatkan pemerintah agar cermat dalam merumuskan kebijakan agar tidak mematikan peran pendidikan swasta yang selama ini menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal itu disampaikan Haedar seusai menghadiri groundbreaking pembangunan Gedung TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Semesta di Sleman.

“Kalau kemudian melakukan kebijakan, seperti hasil MK kemarin, ya itu harus seksama. Jangan sampai mematikan pendidikan swasta yang justru sama saja dengan mematikan pendidikan nasional,” ujar Haedar dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu, 4 Juni 2025.

Menurut dia, pendidikan swasta telah berkontribusi besar sejak jauh sebelum kemerdekaan. Jika seluruh lembaga pendidikan swasta dipaksa tunduk tanpa ruang gerak yang proporsional, Haedar mempertanyakan apakah pemerintah mampu mengelola semua lembaga pendidikan itu sendirian.

“Saya berharap ketika merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, seksamalah. Perhatikan konstitusi, kemaslahatan bangsa, dan realitas pendidikan di Indonesia, di mana swasta punya peran sangat strategis,” ujarnya.

Haedar juga menekankan pentingnya memberikan keleluasaan yang setara bagi institusi pendidikan negeri dan swasta dalam mengelola diri. Jika sekolah negeri diperbolehkan berbadan hukum dan menjalankan usaha demi keberlanjutan, institusi swasta pun semestinya diberikan ruang yang sama.

“Jangan sampai kran itu ditutup untuk swasta. Mereka butuh alternatif untuk tetap survive. Apalagi, mayoritas institusi pendidikan swasta itu membantu negara tanpa motif bisnis. Jangan hanya karena ada satu dua yang berorientasi komersial, lalu dijadikan dasar keputusan