Bidik Rp14,3 Triliun untuk Infrastruktur, Jakpro Luncurkan Inisiatif Green Sukuk

Ida Farida
Jul 15, 2025

Jakpro gelar forum diskusi bertema “Menggali Potensi Green Sukuk untuk Pendanaan Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan di DKI Jakarta". Foto: dok. Jakpro

KOSADATA — Upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global pada 2045 mulai diarahkan ke jalur hijau. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro resmi meluncurkan inisiatif strategis bertajuk JakGreen sebagai bagian dari agenda transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

 

Sebagai langkah awal, PT Jakpro bersama Kelompok Notaris Pembaca, Pendengar, dan Pemikir (Kelompencapir) menggelar forum diskusi bertema “Menggali Potensi Green Sukuk untuk Pendanaan Infrastruktur Transportasi Ramah Lingkungan di DKI Jakarta”, Selasa, 15 Juli 2025 di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

 

Forum tersebut menjadi ruang dialog lintas sektor, menghadirkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, regulator keuangan, investor, badan usaha milik daerah, akademisi, hingga praktisi hukum. Fokus utamanya menelaah potensi penerbitan Green Sukuk daerah sebagai alternatif pendanaan proyek ramah lingkungan, khususnya untuk pengembangan LRT Jakarta.

 

“Transformasi Jakarta menuju kota global yang layak huni dan berkelanjutan membutuhkan terobosan nyata. JakGreen kami gagas untuk mengintegrasikan proyek rendah karbon, adopsi teknologi hijau, dan skema pembiayaan berkelanjutan. Green Sukuk adalah salah satu instrumen strategis yang kami dorong,” ujar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin.

 

Iwan menyebut, nilai investasi hijau yang dikelola Jakpro saat ini mencapai Rp14,3 triliun. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah membentuk Tim Nilai Ekonomi Karbon sebagai bagian dari komitmen transisi energi dan pengendalian iklim.

 

Diskusi berlangsung dalam dua sesi utama, menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, DPRD DKI Jakarta, serta Dewan Syariah Nasional.

 

Sejumlah isu strategis mencuat dalam forum tersebut, di antaranya mengenai kebutuhan


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0