Dugaan Pelanggaran Transaksi BPP Pasar Jaya, Heru Budi Harus Segera Bertindak

KOSADATA - Ketua Umum Rumah Aktivis Institute, Andri Nurkamal mendesak Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk segera bertindak atas segala permasalahan di Perumda Pasar Jaya. 

 

Heru Budi diminta melakukan audit menyeluruh terhadap BUMD Perumda Pasar Jaya lantaran diduga tengah mengalami krisis akibat kebocoran anggaran, diantaranya terkait skema Biaya Pengelolaan Pasar (BPP).

 

Andri menuturkan, kebocoran anggaran dimaksud yakni adanya praktek transaksi yang tidak sesuai aturan, terlihat pada metode sewa lahan pedagang di pasar Tanah Abang dimana pembayaran dilakukan secara tunai kepada seorang petugas atau pihak ketiga sehingga menimbulkan potensi kecurangan.

 

"Kabarnya skema bayar sewa lahan di Pasar Tanah Abang melalui pihak ketiga yang seharusnya BPP itu lewat cashless, malah kata sumber yang bisa dipercaya uangnya pun engga masuk perusahaan, sementara bayar listrik dan operasional tetap dari Pasar Jaya artinya patut diduga anggaran perusahaan bocor. Perlu disidak itu," kata Andri di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

 

Lebih lanjut Andri mendesak Heru Budi Hartono segera mengambil sikap tegas dan mencopot Direktur Utama Pasar Jaya, Tri Prasetyo lantaran diduga melakukan pembiaran atas praktek transaksi BPP yang dianggap melanggar aturan sejak lama itu.

 

"Pak Gubernur mesti ambil sikap tegas, periksa keuangan perusahaan lalu ganti direksinya. Pak Gub boleh cek itu Jakmart dia ngimbang ngga tuh pendapatan dan pengeluaran perusahaan dari sana," lanjutnya.

 

Diketahui, dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya disebutkan bahwa Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dilakukan menggunakan metode Cash Management System (CMS) atau aplikasi online milik perbankan.

 

Salah satu sumber di pasar Tanah Abang mengaku bahwa pembayaran perpanjangan sewa lahan tidak menggunakan sistem digital, melainkan