Ekonom Desak Pemerintah Hadapi Realitas Brutal Kemiskinan

KOSADATA – Pemerintah diminta untuk menjadikan laporan Bank Dunia soal kemiskinan Indonesia sebagai bahan refleksi sekaligus pembanding terhadap data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Permintaan itu disampaikan oleh Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni.

“Daripada berpolemik tentang validitas data, Pemerintah lebih baik menjadikan laporan Bank Dunia itu sebagai wake-up call,” ujar Farouk dalam keterangannya, Senin, 16 Juni 2025.

Mantan pejabat senior Islamic Development Bank, Jeddah itu menilai bahwa laporan tersebut dapat menjadi alat evaluasi atas model pembangunan yang selama ini dijalankan. 

Pemerintah, menurutnya, harus mengkaji ulang apakah strategi pembangunan telah benar-benar menyentuh kesejahteraan mayoritas masyarakat.

Farouk menyarankan setidaknya tiga langkah korektif yang bisa ditempuh. Pertama, memperbaiki metode pengukuran kemiskinan. 

“Apakah alat ukur kemiskinan yang digunakan selama ini sudah tepat?” ujarnya. Kedua, mereview model pendekatan pembangunan. Ia mempertanyakan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Di sini Pemerintah harus berani untuk berhadapan dengan realitas brutal dari kondisi masyarakat Indonesia secara riil,” kata Farouk yang juga alumnus New York University itu.

Langkah ketiga adalah memperkuat faktor-faktor pendukung pembangunan yang tidak melulu bersifat ekonomi. 

“Seperti regulasi, birokrasi, dan rule of law. Semua ini berdampak besar bagi iklim investasi,” jelas Farouk.

Ia juga menekankan pentingnya efektivitas program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, program di sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial harus benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan, bukan sekadar formalitas kebijakan.

“Programnya bagus di atas kertas, tapi harus dilihat apakah benar-benar memberikan dampak seperti yang diharapkan,” tambah mantan Direktur Bank Muamalat itu.

Farouk menyoroti dua tantangan besar dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan: korupsi dan kultur birokrasi