Gubernur Pramono Tekankan Layanan Publik Harus Cepat dan Bersih dari Pelanggaran

KOSADATA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4). Pertemuan ini dihadiri 860 peserta, mulai dari perangkat daerah, wali kota dan bupati, camat, lurah, hingga perwakilan PPSU dari seluruh kelurahan di Jakarta.

Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperbaiki cara penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menguatkan integritas jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Pramono menjelaskan bahwa pertemuan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja PPSU. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi pelanggaran yang merusak citra Jakarta.

“Kami terus memperbaiki sistem agar lebih terbuka dan transparan. Masukan dan kritik dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang sempat terjadi, tiga petugas PPSU telah mendapat peringatan pertama (SP1) dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Sementara itu, beberapa pejabat terkait, termasuk lurah setempat, dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.

Pramono juga menegaskan bahwa tugas utama PPSU adalah menangani saluran air kecil (drainase mikro), menjaga kebersihan lingkungan, serta merawat fasilitas umum di tingkat kelurahan. Untuk sistem air berskala besar seperti sungai dan waduk, menjadi tanggung jawab dinas teknis.

Ia menambahkan, keterbukaan camat dan lurah sangat penting dalam menjalankan tugas. Setiap laporan warga harus ditangani dengan cepat, tepat, dan tuntas.

“Semua harus terbuka terhadap kritik dan segera menindaklanjuti laporan warga. Dengan begitu, kehadiran pemerintah bisa benar-benar dirasakan,” katanya.

Pramono juga menekankan peran camat dan lurah sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka harus mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah sejak awal sebelum menjadi besar.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas, etika pelayanan, dan transparansi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Koordinasi antarinstansi