Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: ist.
KOSADATA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya konsisten bersikap menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dengan dipilih oleh DPRD.
Hasto mengungkapkan, keputusan tersebut bulat diambil setelah mendengarkan suara langsung dari masyarakat dan disalurkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,” kata Hasto pada Sabtu, 17 Januari 2026 di Surabaya, Jawa Timur.
Hasto menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga tidak terlepas dari jejak masa lalu, disaat Indonesia masih berada dibawah kepemimpinan rezim Orde Baru.
Menurutnya, sistem kekuasaan yang tertutup cenderung menghasilkan kepemimmpinan dengan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut diakibatkan oleh tertutupnya partisipasi rakyat dan kontrol publik, sehingga memicu krisis legitimasi kekuasaan.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ujarnya.
Hasto menegeaskan walaupun mekanisme pillkada secara langsung masih meninggalkan beberapa persoalan seperti praktik money politic dan persangan yang tidak sehat, namun hal tersebbut dapat menjadi catatan untuk diperbaiki bersama.
Ia mengingatkan apabila wacana Pilkada tidak langsung benar-benar terwujud maka akan kembali menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dengan keinginan penguasa.***
Update terus berita terkini Kosadata di Google News.
Comments 0