Aturan Izin Perkawinan dan Perceraian untuk ASN DKI Jakarta, Kepala BKD: Bukan Hal Baru

Ida Farida

Jan 17, 2025

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Foto: PPID Jakarta

KOSADATA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan bahwa Pergub ini bukanlah hal baru, melainkan penjabaran lebih rinci dari aturan yang sudah ada. Menurut Chaidir, Pergub ini bertujuan untuk memastikan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mematuhi aturan terkait perkawinan dan perceraian, termasuk larangan melakukan perkawinan atau perceraian tanpa izin yang sah.

“Pergub ini justru memperingatkan ASN untuk mematuhi aturan perkawinan dan perceraian. Tidak ada lagi ASN yang bercerai tanpa izin atau beristri lebih dari satu tanpa sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Chaidir, dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

Chaidir menjelaskan, mengingat banyaknya jumlah ASN di Pemprov DKI Jakarta, diperlukan pengaturan yang ketat dalam hal pemberian izin perkawinan, perceraian, dan poligami. Pergub ini memberikan pedoman yang jelas tentang prosedur dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk bagi ASN pria yang ingin menikah lagi.

Pergub ini juga mempertegas bahwa ASN yang melanggar aturan, seperti menikah lebih dari satu tanpa izin atau melakukan perceraian tanpa persetujuan, dapat dikenakan hukuman