Komisi VIII Minta Pemerintah Lobi Saudi, Pastikan Jemaah Haji Tak Ditempatkan di Mina Jadid

KOSADATA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VIII meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi dengan otoritas Arab Saudi terkait penempatan Jemaah Haji Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menolak rencana penempatan di Mina Jadid yang dianggap tidak memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan ibadah.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Marwan menegaskan bahwa Mina Jadid bukan bagian dari kawasan Mina secara syar’i dan fasilitasnya belum memadai. “Pemerintah harus memperjuangkan agar jemaah kita mendapat lokasi yang sesuai ketentuan dan lebih dekat ke area utama Mina,” ujarnya.

Komisi VIII menilai isu Mina Jadid bukan sekadar soal teknis lokasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan yang bermartabat bagi jemaah Indonesia. DPR juga mendorong peningkatan infrastruktur pendukung seperti tenda berpendingin, sanitasi yang baik, serta sistem distribusi makanan dan air yang efisien.

“Kami akan terus mengawal proses negosiasi dan persiapan haji tahun 2026. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal keselamatan dan kenyamanan jemaah,” tegas Marwan.

Ia berharap penyelenggaraan haji Indonesia tahun depan dapat menjadi cerminan profesionalisme dan keberpihakan negara terhadap umat. (***)