Foto: ist
Kendati begitu, SGY menekankan keberhasilan kebijakan Rp200 triliun ini sangat bergantung pada keseimbangan antara fleksibilitas fiskal, akuntabilitas publik, dan legitimasi demokratis. “Kalau tata kelola lemah, penempatan dana ini bisa saja berubah menjadi bom waktu fiskal,” ucapnya.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0