Soroti Tingginya Harga Buku, Legislator PKS Kritik Sistem Pendidikan Nasional

KOSADATA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih menyoroti fenomena tinggnya harga buku yang menunjukkan ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi msyarakat yang berada di luar pulau Jawa.

Padahal, menurutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dengan jelas telah mengamanatkan negara untuk menjamin ketersediaan buku yang bermutu, murah, dan merata dari Aceh hingga Papua.

“Sebenarnya buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun, kalau di bawah (masyarakat) masih dikeluhkan mahal, berarti tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kita perlu evaluasi agar semangat buku bermutu, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” kata Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 9 Maret 2026 di Jakarta.

Akibat dari mahalnya harga buku, ucap Fikri, turut berpengaruh terhadap angka literasi nasional. Ia menegaskan bahwa sulitnya keterjangkauan masyarakat atas bahan bacaan, akan menyebabkan pada menurunnya minat baca mereka.

Selain itu, ia juga menilai bahwa usaha digitalisasi pendidikan yang ditunjkkan oleh pemerintah tidak sepenuh hati, sehingga jalan satu-satunya untuk meningkatkan mutu literasi adalah dengan mempermudah akses buku fisik.

"Kita memang ada alasan era digitalisasi, tapi kebijakannya masih ngambang. Tidak seperti Australia yang tegas melarang medsos di sekolah, kita tidak ada sikap itu. Maka, satu-satunya cara adalah dengan buku fisik," jelasnya.

Untuk itu, Fikri mendorong agar pemerintah dapat mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi permasalahan pendidikan kontemporer, seperti ketergantungan anak pada media sosial.

Fikri menyebut bahwa tingginya biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang saat ini