Viral Spanduk Tolak KPK, Pengamat: Pejabat Kota Bekasi Panik usai Ade Kuswara di OTT

KOSADATA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang diduga memicu keresahan di internal pemerintahan Kota Bekasi.

Sinyal kegelisahan tersebut menguat setelah muncul spanduk bertuliskan “#Jaga Wali Kota Bekasi, Tolak KPK Obok-obok Kota Bekasi” yang terpasang di salah satu ruas jalan Kota Bekasi. Foto spanduk itu kemudian viral di media sosial dan menuai sorotan publik.

Pengamat politik dari Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, menilai kemunculan spanduk tersebut bukan sekadar ekspresi dukungan, melainkan indikasi adanya ketakutan politik di kalangan pejabat daerah, khususnya jika berkembang informasi bahwa KPK berpotensi memperluas penyelidikan ke Kota Bekasi.

“Kekhawatiran itu wajar jika memang ada isu KPK akan menyasar pejabat Kota Bekasi. Apalagi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dipimpin kepala daerah dari partai yang sama, yakni PDI Perjuangan,” ujar Iskandar kepada Mediakarya, Ahad (21/12/2025).

Menurut Iskandar, spanduk yang secara terang-terangan menolak KPK justru mencerminkan sikap resistensi terhadap penegakan hukum. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan merusak kepercayaan publik.

“Penolakan terhadap KPK bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan. Ini juga tidak terlepas dari posisi PDIP yang kini berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.

Iskandar menjelaskan, dalam dinamika politik nasional, penegakan hukum kerap dipersepsikan sarat kepentingan kekuasaan. Setiap pergantian rezim, politisi dari partai oposisi sering kali merasa berada dalam posisi rawan.

“Pola ini berulang. Dari era Demokrat, kemudian PDIP, hingga sekarang Gerindra. Politisi di luar pemerintahan kerap merasa menjadi target aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dalam konteks Kota Bekasi, Iskandar menyoroti posisi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang juga