Atasi Masalah Penonaktifan BPJS PBI, Zainul Munasichin Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus di Tiap RS

KOSADATA - Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta agar pemerintah segera membentuk task force atau tim khusus satu atap di setiap rumah sakit guna menyelesaikan masalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Zainudin menilai, meskipun dalam konteks penonaktifan kepesertaan PBI, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan pada dasarnya hanya sebagai pengguna (user) data yang bersumber dari Kementerian Sosial sebagai pihak yang melakukan eksekusi kebijakan, sinergitas antarlembaga harus tetap terjalin demi menghadirkan solusi yang baik bagi masyarakat.

“Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Zainudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu, 14 Februari 2026 di Jakarta.

Berdasarkan data yang ada, dari sekitar 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, terdapat sekitar 120 ribu pasien kategori katastropik. Menurutnya, data tersebut seharusnya dapat dimitigasi sejak awal melalui langkah proaktif dari BPJS Kesehatan.

“BPJS memiliki data detail peserta, termasuk pasien katastropik. Seandainya sejak awal data 120 ribu pasien katastropik itu disampaikan sebagai pembanding kepada Kemensos, tentu proses penonaktifan bisa lebih hati-hati. Kemensos akan memiliki data pembanding sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Zainudin menerangkan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan validasi terhadap 11 juta data peserta PBI yang dinonaktifkan.

Dengan adanya tim khusus yang ditempatkan di setiap rumah sakit, kata Zainudin, dapat memotong rantai birokrasi yang berbelit sehingga masyarakat yang hendak kembali mengaktivasi kartu kepesertaan BPJS PBI tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang.

“Saya membayangkan ada tim satu atap di rumah sakit, terdiri