Beras Oplosan: Siapa yang Bermain di Balik Dapur Rakyat?

KOSADATA – Di tengah klaim pemerintah mengenai cadangan beras nasional yang disebut tertinggi dalam sejarah, ironi justru menyelimuti dapur masyarakat. Harga beras medium di pasar tradisional DKI Jakarta menembus angka Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

“Ini bukan lagi soal logistik, tapi sistem pangan kita sedang sakit,” ujar Ketua Harian Lembaga Advokasi Konsumen Pangan Nusantara (LAKPAN) Jakarta, Lukman Hakim, Jum'at, 18 Juki 2025

Menurutnya, fakta cadangan beras pemerintah yang mencapai lebih dari 4 juta ton per akhir Mei 2025 tidak sejalan dengan realitas harga di lapangan.

Data Perum Bulog mencatat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,7 juta ton pada 13 Mei 2025. Dua pekan kemudian, stok naik menjadi lebih dari 4 juta ton. Angka ini digadang sebagai rekor tertinggi dalam dua dekade terakhir. Namun alih-alih menurunkan harga, surplus tersebut justru diiringi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Situasi diperkeruh oleh hasil temuan Satgas Pangan Polri. Dari 268 sampel beras kemasan premium yang diuji secara acak, sebanyak 212 dinyatakan tidak sesuai standar. Beberapa bahkan ditemukan mengandung beras subsidi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dicampur dan dikemas ulang sebagai beras premium.

Yang menjadi sorotan adalah keterlibatan PT Food Station Tjipinang Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, dalam proses investigasi. Entitas yang selama ini berperan dalam menjaga stabilitas pangan di Jakarta itu kini ikut diperiksa oleh aparat penegak hukum.

“Food Station harus menjelaskan secara terbuka: dari mana beras diserap, siapa mitra penggilingannya, bagaimana kontrol mutu dilakukan, hingga ke mana saja