Dewan Minta Gubernur Jakarta Alokasikan Pendidikan Gratis untuk Madrasah

KOSADATA - Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, mendesak Pemerintah Provinsi DKI agar memasukkan madrasah dalam program pendidikan gratis. 

Ia menilai, selama ini perhatian pemerintah terhadap madrasah masih tertinggal dibandingkan sekolah umum.

“Harapan saya, Pak Gubernur bersama Dinas Pendidikan bisa memberikan alokasi yang cukup untuk anak-anak kita madrasah,” ujar Subki dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.

Menurut Subki, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK.

Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

“Jangan sampai pendidikan gratis mematikan sekolah-sekolah itu (madrasah-Red),” kata Subki 

“Kita sudah mati-matian belain pendidikan gratis, tiba-tiba madrasah tidak diperhatikan. Ini nggak boleh terjadi," ucapnya menambahkan.

Subki menegaskan, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

“Semua sekolah, termasuk madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama,” ucap Subki.

Ia juga menekankan, gaji guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama disetarakan.

“Harus setarakan dong, jangan sampai capaiannya sama, kemudian salary-nya yang didapat mereka berbeda,” kata Subki.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat ini memang tengah memperluas program pendidikan gratis ke sekolah swasta, sebagai bagian dari pilot project tahun ajaran 2025/2026. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut program ini berlaku untuk siswa baru maupun lama di sekolah yang ditunjuk.

“Jadi bukan hanya untuk siswa kelas awal saja, tapi juga kelas 2 sampai 6 SD, kelas 8 dan 9 SMP, serta kelas 11 dan 12 SMA/SMK,” kata