Gandeng BPKP, KPU DKI Reviu Biaya Logistik Pemilu

KOSADATA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta untuk mereviu Proses Penetapan Besaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta. 

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, hal ini perlu dilakukan untuk memitigasi secara kelembagaan dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024. 

Menurutnya, Pemilu 2024 adalah agenda nasional yang harus menjadi perhatian semua pihak, maka dari itu KPU Provinsi DKI Jakarta melibatkan semua sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan expose. 

"Pada prinsipnya kegiatan ini bagian dari mitigasi KPU Provinsi DKI Jakarta secara kelembagaan untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang," ujar Wahyu Dinata dalam keterangan tertulis, Senin (24/7/2023).

Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Gustina berharap KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta bisa menyampaikan paparan terkait logistik secara baik dan tepat sehingga bisa menghasilkan informasi yang konkrit sehingga BPKP bisa langsung memberikan penetapan besaran anggaran pengelolaan logistik.

Dalam kegiatan ini, setiap KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta memaparkan secara detail besaran biaya logistik yang diperlukan untuk Pemilu 2024, yaitu bongkar muat logistik pemilu, perakitan kotak suara, sortir dan lipat surat suara, setting dan pengemasan kotak suara, serta distribusi logistik dari Gudang KPU Kabupaten/Kota ke TPS.  

Sementara, Koordinator Pengawasan Bidang PIPP Polhukam PMK BPKP Provinsi DKI Jakarta Puji Yuwono akan melakukan analisa lebih lanjut terkait besaran biaya logistik ini. 

"Kegiatan reviu ini