Gugatan Pilkada Serentak Harus Diantisipasi untuk Jaga Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Oleh: Sugiyanto 

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)

Di tangan Presiden Prabowo Subianto, Pilkada serentak 2024 telah sukses dilaksanakan pada 27 November, mencatat sejarah sebagai perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia, yang melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pantas mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya menjaga asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Meskipun terdapat kendala kecil di beberapa daerah, secara umum pelaksanaan berjalan aman dan damai, mencerminkan kematangan demokrasi bangsa. Namun, ancaman terhadap stabilitas politik dan pemerintahan dapat muncul apabila hasil Pilkada digugat tanpa dasar yang kuat. 

Pilkada Jakarta, sebagai barometer politik nasional, menjadi perhatian khusus. Potensi konflik akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada berisiko mengganggu tatanan politik nasional, terutama di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo perlu menghimbau pihak-pihak yang kalah untuk bersikap legowo dan menghormati hasil yang akan ditetapkan oleh KPU. Stabilitas politik dalam konteks ini sangat penting untuk mendukung implementasi visi besar pemerintahan baru yang berlandaskan prinsip-prinsip negara demokrasi.

Permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini sangat beragam dan mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebersamaan dan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya. Negeri ini harus segera bangkit, maju, dan menyejahterakan rakyatnya. Dengan semangat persatuan serta penghormatan terhadap mekanisme hukum, Indonesia dapat terus melangkah maju dalam memperkuat demokrasi

Dalam konteks sengketa Pilkada, UU dan aturan lainnya memberikan ruang terjadinya sengketa Pilkada. Namun, gugatan Pilkada tanpa dasar yang kuat dapat menciptakan efek domino yang merugikan stabilitas nasional. Sengketa Pilkada Jakarta menjadi krusial karena terkait dengan status