Keberadaan Bus Anti Korupsi Menjadi Tanda Tanya, Haji Rasyidi: Tempat Melapor?

KOSADATA - Pemprov DKI Jakarta menggelar roadshow bus anti korupsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Minggu (7/4/2023).

Namun belakangan keberadaan mobil bus anti korupsi menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Apakah bus anti korupsi itu hanya sebagai sarana sosialisasi atau fasilitas masyarakat untuk mengadukan temuan tindak pidana korupsi di Jakarta.

Hal itu yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Rasyidi saat berbincang dengan wartawan, Kamis (11/5/2023).

“Hingga kini. Saya masih belum mengetahui apakah keberadaan mobil bus tersebut untuk sekedar sosialisasi atau tempat pelaporan adanya dugaan korupsi di lapisan terbawah,” ujar Rasyidi.

Jika hal itu untuk menerima laporan. Rasyidi menilai itu akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat.

“Saya khawatir justru akan menimbulkan fitnah karena akan ada laporan yang tanpa data. Itu yang harus diantisipasi,” katanya.

Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI itu tidak ingin berspekulasi terhadap keberadaan mobil bus anti korupsi yang diluncurkan Pemda DKI Jakarta. 

Apalagi, dikatakan Rasyidi dalam hal membahas persoalan diperlukan data yang akurat dan tidak terbantahkan.

“Kalau saya ditanyakan efektifitas dari keberadaan mobil bus anti korupsi. Kita lihat saja kedepannya, tentunya Pemda akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan bus anti korupsi tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah /Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menjelaskan, kegiatan tersebut adalah bentuk komitmen Pemprov DKI untuk mencegah dan membasmi ASN yang korupsi.

Ia memberikan apresiasi KPK karena sudah menggagas kegiatan tersebut dengan tema "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, Lawan Korupsi Sejak Dini".

"Ini sebagai bukti dan komitmen kami mencegah dan memberantas korupsi di Jakarta," tegasnya. 

Komisi