Kemenhub Serahkan Dokumen Basic Engineering Design ke Pemprov DKI Jakarta

KOSADATA - Kementerian Perhubungan memastikan dimulainya pembangunan MRT jalur timur-barat (MRT Jalur Timur- Barat).

Hal ini ditandai dengan penyerahan Dokumen Basic Engineering Design (BED) MRT Jalur Timur-Barat (East-West) Fase 1 Tahap 1 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pada Senin (7/8) di Jakarta.

Dokumen BED diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Penyerahan BED hari ini merupakan salah satu milestone bagi perkembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini diharapkan memberikan dampak positif untuk perkembangan kemajuan masyarakat pada masa yang akan datang.

Menhub menegaskan, proyek MRT Jalur Timur-Barat merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus dikawal bersama-sama.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Menhub Budi, Senin (7/8).

Lebih lanjut, Budi berpesan agar setelah dokumen BED diserahkan, Pemprov DKI Jakarta dapat segera menunjuk institusi di bawah kendali dan kewenangannya untuk melaksanakan pembangunan proyek. 

Menurut Budi, hal ini perlu dilakukan agar pembangunan dapat segera dilakukan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Kementerian Perhubungan akan terus mendukung implementasi pengembangan transportasi massal berbasis rel bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan groundbreaking dapat dilakukan pada bulan Agustus 2024,” tegas Menhub Budi.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, Presiden RI telah memberi arahan agar MRT Jalur Timur-Barat menggunakan skema pembangunan yang serupa dengan MRT Jalur Utara-Selatan.

“Berkaca pada kesuksesan atas keberhasilanpembangunan, pengoperasian dan pengusahaan MRT Jalur Utara-Selatan, dan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi