Meski Ekonomi Tumbuh, Demokrat Pastikan APBD DKI 2026 Bebas Pemborosan

KOSADATA — Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menegaskan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 tidak hanya menjadi dokumen fiskal, melainkan kontrak moral antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono usai rapat paripurna DPRD DKI penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2026.

“Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program-program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar membiayai kegiatan seremonial,” ujar Mujiyono, Senin, 8 September 2025.

Ia mengingatkan meski pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2025 mencapai 5,18 persen, melampaui capaian nasional sebesar 5,12 persen, kesejahteraan warga belum sepenuhnya tercapai. 

Harga kebutuhan pokok kerap bergejolak, kesenjangan antarwilayah masih lebar, dan daya beli masyarakat melemah.

Mujiyono menyebut, RAPBD 2026 harus menjawab empat persoalan utama ekonomi Jakarta: pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan risiko perlambatan pertumbuhan. 

Tingkat pengangguran terbuka masih 4,76 persen, dengan sepertiga tenaga kerja berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,28 persen per Maret 2025, namun ketimpangan kesejahteraan tetap nyata di Jakarta Utara dan Barat. Inflasi yang mencapai 2,25 persen pada Juli 2025 juga menekan daya beli masyarakat. 

“Belanja produktif harus diprioritaskan pada infrastruktur, layanan publik, dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Fraksi Demokrat–Perindo mengajukan lima rekomendasi strategis: menghentikan pemborosan anggaran, mempercepat belanja produktif, memperluas pelatihan kerja bersertifikat, memastikan bantuan sosial berbasis NIK tepat sasaran, serta mengendalikan inflasi pangan lewat penguatan BUMD dan koordinasi daerah penyangga.

“Kami berdiri bersama rakyat untuk memastikan APBD 2026 dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar dokumen angka, tapi