Nama-Nama Kunci dan Dugaan Jaringan, KPK Didorong Bongkar Lebih Dalam

KOSADATA - Penanganan kasus dugaan suap impor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih berada di permukaan. Sejumlah fakta yang terungkap justru mengarah pada dugaan adanya jaringan terstruktur di internal Bea Cukai.

Dalam diskusi nasional di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Kamis, 16 April 2026, terungkap bahwa praktik yang terjadi bukan sekadar transaksi ilegal biasa, melainkan bagian dari sistem yang telah terbentuk.

Konsolidasi internal di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) sejak 2024 disebut menjadi titik awal. Sejumlah nama pejabat mengisi posisi strategis di bidang intelijen dan penindakan, membentuk lingkaran yang disebut-sebut solid.

Dari konsolidasi itu, muncul dugaan skema pengaturan iuran dari pengusaha forwarder. Bahkan, tabel kenaikan iuran disebut ditemukan dalam pengungkapan kasus oleh KPK.

Tekanan terhadap pelaku usaha semakin kuat setelah jalur merah melonjak drastis hingga 90 persen. Kondisi ini membuat pengusaha berada dalam posisi sulit.

“Mau tidak mau mereka ikut, karena sistemnya menekan,” ujar peserta diskusi.

Dalam forum tersebut juga mencuat dugaan praktik “jual pengaruh” yang melibatkan pihak-pihak tertentu, termasuk sosok berinisial AD yang disebut masih memiliki pengaruh kuat meski tidak lagi menjabat.

“Nama itu bukan sekadar disebut. Ada peran yang dirasakan di lapangan,” ungkap salah satu pembicara dalam sesi diskusi lanjutan.

Meski demikian, hingga saat ini KPK baru menetapkan beberapa tersangka. Sejumlah nama lain yang sempat disebut dalam proses awal belum tersentuh secara hukum.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah penanganan perkara akan berhenti pada pelaku lapangan, atau berlanjut hingga membongkar jaringan inti?

Para akademisi dan praktisi hukum menegaskan, jika hanya berhenti pada operasi tangkap tangan (OTT), maka pola serupa akan terus berulang.

“Setiap tahun aktornya bisa berganti, tapi