Peduli Kredibilitas, integritas dan Kompentensi Kepala Daerah

Oleh: Bambang Soesatyo

Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20

RANGKAIAN operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini, tak cukup ditanggapi dengan menyuarakan keprihatinan. Rangkaian penangkapan itu lagi-lagi mengingatkan semua pihak tentang betapa pentingnya proses seleksi terbuka calon pemimpin publik. Seleksi diperlukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengetahui aspek kredibilitas, kompetensi dan integritas calon pemimpin.

Calon pemimpin harus meraih kepercayaan dari publik dengan membangun keyakinan bahwa kepemimpinannya tak perlu diragukan. Dia pun harus berintegritas dengan menawarkan program-program yang realistis; dalam arti ada keselarasan antara janji kampanye dengan kehendak merealisasikan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Masyarakat pun pasti menghendaki pemimpin yang kompeten karena pada gilirannya dia dituntut mampu mengintegrasikan pengetahuan serta ketrampilan teknis ragam komunitas untuk mewujudkan produktivitas daerah bersangkutan.

Masyarakat selalu menghendaki setiap pemimpin mampu memaksimalkan ragam potensi daerah untuk mewujudkan tujuan dan kebaikan bersama.  Maka, tak kalah pentingnya adalah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui kapabilitas calon pemimpin mengelola organisasi pemerintah daerah (Pemda), termasuk pengelolaan dan  pemanfaatan anggaran. Di hadapan semua komunitas,  dia pun harus tampil sebagai pemimpin yang akuntabel, dengan semangat kepemimpinan melayani masyarakat, bukan penguasa yang menuntut dilayani.

Kalau level direktur dan manajer pada organisasi atau manajemen perusahaan saja harus dipersiapkan melalui sejumlah tahap pengabdian dan pengembangan ketrampilan teknis, sangat wajar jika proses pemilihan calon pemimpin publik atau kepala daerah juga harus melalui seleksi terbuka. Bukan hanya karena skala organisasi Pemda yang jauh lebih besar, melainkan juga karena alasan bahwa kepala daerah itu memimpin masyarakat yang latar