PKS Minta Pemerintah Tidak Plin Plan Soal Relokasi Plumpang

Abdillah Balfast
Mar 09, 2023

KOSADATA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo TBBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan. 

Hal tersebut dikatakan Mulyanto untuk menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan pemerintah perlu memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo. 

Sementara beberapa hari sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo. 

Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban. 

"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan Wapres dan Menko Marves bertolak belakang," ujar Mulyanto, Kamis (9/3/2023).

Mulyanto melihat komentar Menko Marves bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin sehingga tidak etis.

"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk kurang ajar," kata dia.

Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut karena sudah menciptakan polemik. Luhut dalam statemennya kepada media malah menyatakan agar pihak yang memberi izin


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0