Program MBG Masuk Status KLB, Prabowo Instruksikan K/L Evaluasi Menyeluruh

KOSADATA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengintruksikan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) setelah insiden keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah belakangan ini. 

Adapun instansi yang terkait dalam menindaklanjuti hal tersbut diantaranya adalah Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga Badan Gizi Nasional. Kementerian dan Lembaga tersebut melaksanakan rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Kesehatan RI pada Minggu, 28 September 2025.

"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam wawancaranha seusai menghadiri rakor di gedung Kemenkes RI.

Ia mengatakan, fokus pemerintah sekarang adalah menangani status Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keracunan menu makanan MBG yang baru-baru terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan sejumlah daerah lain.

"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. jangan sampai ada kejadian lagi," ucapnya. 

Dalam kesempatan yang terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kini pemerintah sedang mempersiapkan langkah tegas yang diambil untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia.

"Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” terang Zulkifli dalam sesi konferensi pers. 

Zulkifli menekankan pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap SPPG.

“Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ujarnya. 

Zulkifli juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk memantau SPPG secara berkala.

Menurutnya,