Soal Isu Pungli PPSU, Pengamat Ingatkan Legislator Jangan Asal Tuding

KOSADATA - Pengamat kebijakan publik Zaki Mubarak angkat bicara soal mencuatnya isu pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Ia mengingatkan, isu semacam ini rawan dijadikan alat politik, baik untuk menjatuhkan lawan maupun membangun pencitraan.

"Semua bisa memanfaatkan isu-isu seperti ini untuk kepentingan macam-macam. Karena itu, perlu kehati-hatian," kata Zaki kepada wartawan, Senin, 21 Juli 2025.

Zaki secara khusus menyayangkan sikap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis, yang dinilai terlalu cepat merespons tanpa pendalaman yang matang.

Menurutnya, seorang legislator seharusnya tidak buru-buru menarik kesimpulan sebelum data dan fakta diklarifikasi secara menyeluruh.

"Ya betul, intinya kebijakan harus transparan dan akuntabel. Perlu partisipasi bersama, termasuk dari publik," kata Zaki.

Zaki juga menilai bahwa media massa harus dilibatkan dalam proses investigasi jurnalistik agar permasalahan seperti pungli dalam rekrutmen PPSU tidak terus berulang. 

"Media memegang peran penting sebagai mata publik dan alat kontrol sosial," tukasnya.

Ia menegaskan, selama Pemprov Jakarta mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan semua data tercatat dan dapat diakses, maka isu-isu liar semacam ini akan lenyap dengan sendirinya.

"Bagaimanapun DPRD tetap harus menjalankan fungsi pengawasan. Kalau tidak dikawal, celah penyimpangan pasti terbuka lebar," kata dia.

"Jadi ini tanggung jawab bersama, antara eksekutif, legislatif, media, dan publik," imbuhnya.

Sebelumnya, isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Cipinang Muara, Jakarta Timur, akhirnya dijawab langsung oleh warga. 

Dua warga setempat, Febi dan Siti, secara terbuka membantah adanya praktik pungli sebagaimana ramai diberitakan.

Dalam