UGM menggelar seminar bertajuk "Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu". Foto: Humas UGM
KOSADATA - Revisi Undang-Undang Pemilu kembali menjadi topik hangat yang mendesak untuk dibahas dalam rangka perbaikan sistem demokrasi Indonesia pasca-reformasi 1998. Salah satu permasalahan mendasar yang hingga kini mengganggu pelaksanaan pemilu adalah maraknya praktik money politics dan manipulasi suara yang terjadi menjelang pemilu.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Abdul Gaffar Karim, dalam seminar bertajuk "Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu", yang diselenggarakan di Kampus UGM, memaparkan bagaimana fenomena false demand—kebutuhan palsu yang diciptakan—terus berkembang menjelang pemilu.
"Mendekati pemilu, muncul banyak fenomena false demand. Kebutuhan yang sebenarnya tidak ada, tapi diciptakan," ujar Gaffar dilansir laman resmi UGM, Kamis (27/2/2025).
Gaffar menambahkan bahwa melonjaknya bantuan sosial menjelang pemilu memberikan dampak besar pada kredibilitas hasil pemilu dan semakin mengakaranya praktik money politics. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan peserta pemilu perlu menghentikan upaya membeli suara masyarakat melalui bantuan sosial.
Menurutnya, masyarakat kini sudah menganggap hal tersebut sebagai bagian dari norma politik, yang berbahaya bagi integritas demokrasi. "Kalau kita lihat sekarang, masyarakat justru membandingkan antara satu paslon dengan paslon lain saat menerima pembayaran. Perlu ada edukasi untuk menghentikan kebiasaan ini," lanjutnya.
Sementara itu, Dr. Zainal Arifin Mochtar, dosen Fakultas Hukum UGM, mengungkapkan bahwa permasalahan money politics harus diselesaikan dengan menindak pelaku politik, bukan masyarakat.
"Tanpa adanya pasar, tidak ada
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0