Wakil Ketua MPR Sebut Pilkada Tak Langsung Sejalan dengan Prisnip Pancasila

KOSADATA — Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejatinya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, terutama dengan nilai Pancasila.

Menurutnya, mekanisme Pilkada oleh DPRD sesuai dengan prinsip Pancasila sila ke-4, yang mengutamakan asas muswarah mufakat dalam sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia.

“Semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita," kata Eddy pada Selasa, 23 Desember 2025 di Jakarta.

Eddy menilai, persoalan demokrasi yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini bukan pada prosedur pemilihan kepala pemerintahan, melainkan maraknya praktik politik uang yang terjadi di hampir semua level dan tahapan pemilihan langsung.

“Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa, tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini,” ujarnya.

Eddy meneaskan bahwa pemebenahan sistem demokrasi Indonesia harus beriringan dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menindak segala bentuk praktik politik uang.

Tanpa hak tersebut, katanya, perubahan sistem apapun tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang mengakar.

Ia juga menyoroti dampak politik uang terhadap kualitas pemimpin yang dihasilkan. Menurutnya, pejabat yang melakukan praktik tersebut cebderung untuk mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin rakyat.

“Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah menunaikan kewajibannya saat proses transaksi politik itu terjadi,” terangnya.

Untuk itu, Eddy mendorong agar pembahasan sistem pemilihan ke depan tidak boleh hanya sekadar memperdebatkan mekanisme teknis pemilihan, namun juga harus diletakkan dalam upaya kerangka memperkuat kualitas demokrasi