Komisi X DPR Jamin Anggaran Pendidikan Tetap Terlindungi di Tengah Efisiensi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran
PKB Desak Peningkatan Layanan Imigrasi di Daerah 3T untuk Atasi Kendala Pembuatan Paspor
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prana Putra Sohe, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi dan Kantor Imigrasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Reformasi Tata Kelola Pertamina, Komisi VI DPR Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat
Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap dugaan skandal korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina mendapat apresiasi luas.
PKB Tegaskan Anggota TNI yang Ingin Jabat Posisi Sipil Harus Mundur atau Pensiun
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa TNI harus tetap menjadi alat pertahanan negara yang profesional.
Skandal Produk Halal Palsu: DPR Desak Penindakan Hukum dan Reformasi Sertifikasi
Penemuan produk makanan bersertifikat halal yang ternyata mengandung babi (porcine) mengundang kecaman keras.
DPR Desak Kemenkes Perketat Pengawasan Usai Kasus Kekerasan Seksual oleh Dokter
Serangkaian kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum dokter kembali memicu keprihatinan publik. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina
Lahan Parkir RSUD Tangsel Diduga Dikuasai Ormas, DPR: Harus Diusut!
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah menyoroti kasus penguasaan lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan
Komisi VIII Soroti Kasus BAZNAS Tasikmalaya, Minta Revisi UU Zakat
Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB Maman Imanul Haq menyampaikan pernyataan tegas terkait dinamika tata kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Tak Boleh Ada Lagi Anak Miskin Tersisih dari Sekolah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Restoran Langgar Etika Halal, DPR Dorong Penguatan Pengawasan BPJPH
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq angkat suara terkait kasus restoran Ayam Goreng Widuran