Bahkan, pihaknya mengklaim memiliki 40 hektar bank tanah (land bank) yang bisa dioptimalkan untuk program hunian di Jakarta.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk tetap mendorong pembangunan rumah rakyat meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Menurut Mahendra, OJK tidak memiliki ketentuan yang melarang pemberian kredit kepada debitur non-lancar, terutama jika kredit tersebut termasuk dalam penggabungan fasilitas kredit dengan nominal kecil.