Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sejarawan: Memenuhi Kriteria, Tapi Perlu Konteks Sejarah

KOSADATA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mengusulkan sepuluh nama untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Salah satu yang mencuat dan sekaligus memantik kontroversi adalah nama Presiden RI ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn.) H.M. Soeharto.

Usulan itu disampaikan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), para pakar, serta budayawan. Nama Soeharto, yang dikenal sebagai tokoh sentral Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, sontak menimbulkan perdebatan publik mengingat sejumlah peristiwa kelam di masa pemerintahannya.

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Agus Suwignyo, menilai Soeharto memang memenuhi sejumlah syarat administratif dan historis untuk dianugerahi gelar tersebut. Namun ia menggarisbawahi pentingnya membaca peran Soeharto secara utuh, tak semata lewat lensa kontribusi militer dan perjuangan kemerdekaan.

"Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965," kata Agus dilansir laman resmi UGM, Sabtu, 19 April 2025.

Agus merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012, yang antara lain mensyaratkan tokoh yang diusulkan tidak pernah mengkhianati bangsa dan memiliki jasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan maupun pengabdian kepada negara.

Dari segi kiprah militer, Soeharto memang tak terbantahkan. Ia terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Ia juga dipercaya memimpin Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat pada 1962.

Namun kiprah panjang itu, menurut Agus, tetap tidak bisa dilepaskan dari kontroversi. Sejarah mencatat, era kekuasaan Soeharto sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman