Percepat Pemulihan Pascabencana, Kemendagri Terjunkan 1.138 Praja IPDN ke Aceh Tamiang

KOSADATA — KOSADATA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemulihan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang lumpuh akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemulihan kantor pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan suatu daerah pascabencana. Menurutnya, kantor pemerintahan berfungsi sebagai pusat komando dan sumber daya yang sangat vital bagi masyarakat.

"Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa? Sebab, di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Minggu, 4 Januari 2026.

Tito menjelaskan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Kantor bupati dan sejumlah kantor perangkat daerah masih dipenuhi lumpur, sehingga pelayanan publik belum dapat berjalan secara optimal.

"Fokus pada kantor-kantor dulu untuk menghidupkan pemerintahan. Setelah itu, praja akan diarahkan membantu pembersihan fasilitas lain seperti pertokoan dan pelayanan desa," ungkapnya.

Sementara itu, Bima Arya yang turut mendampingi rombongan di Aceh Tamiang menyampaikan bahwa kehadiran ribuan praja ini merupakan instruksi langsung dari Mendagri untuk memastikan roda pemerintahan kembali berputar normal. Sebanyak 413 praja yang tiba lebih awal telah disiagakan di bangunan semi-terbuka untuk memulai tugas pembersihan.

"Sesuai dengan arahan Pak Menteri, praja akan membantu percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana," kata Bima saat memberikan pengarahan di lokasi.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera sejak 25 November 2025 lalu memang menyisakan duka mendalam.